20 Februari 2024

INFO LAYANAN


1. Layanan SIM

Prosedur Pengajuan SIM

Berikut ini prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009.

1.    Usia

  • 17 tahun untuk SIM C dan D
  • 17 tahun untuk SIM A
  • 20 tahun untuk SIM B1
  • 22 tahun untuk SIM B1 UMUM SIM B2
  • 23 tahun untuk B2 UMUM

2.    Administratif

  • Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
  • Mengisi formulir permohonan dan,
  • Rumusan sidik jari.

3.    Kesehatan,

  • Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan,
  • Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

4.    Lulus ujian,

  • Ujian teori;
  • Ujian praktik; dan/atau,
  • Ujian keterampilan melalui simulator

2. BPKB dan STNK

Prosedur-prosedur

PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN STNK HILANG, STATUS BPKB LEASING
Persyaratan yang harus dilengkapi :

  1. Formulir permohonan
  2. Laporan Polisi kehilangan STNK
  3. Cek Fisik kendaraan yang sudah dilegalisir
  4. Foto Copy BPKB dan legalisir dr Leasing
  5. Surat keterangan leasing
  6. Identitas Pemilik

PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL BPKB HILANG
Persyaratan yang harus dilengkapi :

  1. Formulir permohonan
  2. Laporan Polisi Kehilangan BPKB
  3. Cek Fisik yang sudah dilegalisir
  4. Kliping Koran di dua Media Massa
  5. Surat Keterangan dari Reserse (Reskrim)
  6. Pemblokiran BPKB ( cek bank dup)

PELAYANAN RALAT BPKB
Persyaratan yang harus dilengkapi :

  1. BPKB yang akan diralat
  2. Faktur pemilik
  3. STNK asli
  4. Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

PELAYANAN PENGHIDUPAN BPKB ASLI TIMBUL DUPLIKAT
Persyaratan yang harus dilengkapi :

  1. BPKB asli dan BPKB duplikat
  2. Cek fisik kendaraan
  3. STNK atas nama pemilik sekarang
  4. Surat permohonan penghidupan BPKB (bermaterai)

PELAYANAN BPKB DUPLIKAT
Persyaratan yang harus dilengkapi :

  1. Laporan Polisi kehilangan BPKB (min tingkat. Polsek)
  2. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)
  3. Salinan Akte pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)
  4. Surat Kuasa (untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum)
  5. Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai
  6. Bukti penyiaran di 2 (dua) media massa
  7. Surat keterangan dari Reserse (Reskrim)
  8. Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank
  9. Cek Fisik kendaraan Hadir (tingkat Polda)
  10. Foto Copy STNK
  11. Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

3. SKCK

Tata cara mendapatkan SKCK

Membuat SKCK Baru

  1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
  6. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
  7. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.

Memperpanjang masa berlaku SKCK

  1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
  6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

Catatan :

  1. Polsek tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan :
    • Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.
    • Pembuatan visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.
  2. Polsek/Polres penerbit SKCK harus sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.

SKCK On-line

Dalam rangka pelayanan yang lebih baik, Polri telah menyediakan fasilitas pendaftaran permohonan SKCK secara online,dengan cara mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan.

Informasi lebih lanjut silahkan klik di :


Biaya Pembuatan SKCK

Dasar :

  1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
  2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
  4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010

Biaya pembuatan SKCK adalah Rp. 30.000 (sepuluh ribu rupiah).
Biaya tersebut disetorkan kepada petugas Polri ditempat.


4. SPKT

SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan Kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. SPKT melayani :

  • Laporan Polisi (LP);
  • Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP);
  • Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
  • Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK);
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  • Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
  • Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);
  • Surat Ijin Keramaian;
  • Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan.

Fungsi SPKT lainnya :

  • Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara laian penanganan tempat kejadian perkara ( TKP ) meliputi tindakan pertama di TKP ( TPTKP ) dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), dan pengamanan;
  • Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat;
  • Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.